Teori

Nasionalisme: Antara Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan

Catatan Awal: Tulisan ini terbit sebagai pengantar buku berjudul Nasionalisme di Tengah Kewargaan Budaya dan Ekstremisme Global (Sanata Dharma University Press, 2018) yang dieditori Anne Shakka dan A. Harimurti. Buku tersebut merupakan hasil dari seminar dengan judul yang sama — yang dilangsungkan pada 21 Oktober 2017. Tulisan pengantar ditayangkan-ulang pada laman ini (disertai pengeditan) untuk kepentingan pendidikan dan memperingati hari lahir Indonesianis sekaligus pemikir gagasan nasionalisme, Benedict R. O’G. Anderson (1936-2015).

Kurang dari dua minggu sebelum Seminar Sejarah dan Kebangsaan bertema Nasionalisme di Tengah Kewargaan Budaya dan Ekstremisme Global dilangsungkan di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, ada dua hal yang patut diperhatikan di ibukota. Pertama pada 10 Oktober 2017, tak lebih dari seminggu sebelum pelantikan Gubernur Jakarta yang baru, Amien Rais menyampaikan bahwa “reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia khususnya asing dan aseng.” Kedua, hanya berselang tak lebih dari seminggu setelah Amien Rais mengatakan demikian, Anies Baswedan, Gubernur Jakarta 2017-2022, dilantik di Istana Negara. Dalam pidato pertama setelah pelantikan, ia mengatakan demikian: “Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami.” Mengapa Amien Rais dan Anies Baswedan perlu untuk menyebutkan “asing dan aseng” atau “pribumi”? Apakah keduanya menunjukkan betapa kelas menengah perlu mengendalikan massa lewat bahasa tersebut? Apakah mereka hendak menekankan bahwa demi membentuk suatu proyek bersama, yakni nasionalisme, perlu untuk menyingkirkan atau perlu merasa terancam terhadap pihak yang bukan pribumi, yakni asing dan aseng?

Ketika Seminar Sejarah dan Kebangsaan berlangsung, saya dicecar berbagai pertanyaan yang berkejaran di kepala saya: Mengapa istilah “nasionalisme” yang menjadi pokok diskusi ini digunakan sedemikian  provokatif  dan  dengan  sedemikian  banyak  tujuan? Apakah sebenarnya nasionalisme? Ideologi kah? Solidaritas kah? Soal masa lalu kah? Atau proyek bersama untuk masa kini dan masa depan? Seminar dibagi ke dalam empat panel; seni dan budaya, pendidikan, ekonomi, dan identitas. Seminar yang dihadiri oleh pembicara maupun pendengar dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda ini ‘memaksa’ para peserta untuk menggagas ulang soal proyek interdisipliner. Tidak diragukan lagi, penggagasan ini dilakukan lewat sebuah dunia yang dinamakan: bahasa.

Menyoal bahasa, saya harus menggambarkan sedikit mengenai salah satu ruangan yang dipakai untuk diskusi panel, yakni Ruang Palma. Dalam ruang yang berada di kompleks Program Pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma ini terpampang sebuah poster besar bertuliskan “Culture comes through language”. Di atas tulisan tersebut, ada potret tiga orang tengah duduk di sebuah sofa, di bawah Beringin Soekarno, ketika sebuah diskusi berlangsung pada tahun 2006. Orang pertama tidak dapat saya kenali. Orang kedua adalah Gayatri Chakravorty Spivak, seorang pemikir kritis (pasca-kolonial) dan penerjemah buku-buku Jacques Derrida. Dan orang ketiga adalah Hilmar Farid yang sejak penghujung 2015 menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia. Namun mengapa bahasa tampak begitu penting? Bahwa bukan sekadar bahasa yang menjadi artefak kebudayaan, tetapi justru bahasalah yang mendatangkan kebudayaan. Apa pula kaitan bahasa dengan nasionalisme?

Jika kita kembali ke satu abad yang lalu, bisa dipastikan para pejuang anti-kolonial akan sulit  mempercayai bahwa apa  yang disebut bahasa Indonesia masa kini menjadi bahasa yang telanjur dibikin ‘resmi-resmian’, diideologisasi, dan merepresentasikan kehadiran kekuasaan. Padahal, pada masa itu, dalam pengertian Walter Benjamin, bahasa menjadi sesuatu yang direproduksi secara mekanis dan kapitalisme cetak membentuk pasar sehingga, sebuah komunitas anonim bernama negara-bangsa menjadi terbayangkan (Anderson, 1983/2006; Redfield, 2005). Sekitar masa 1900an awal inilah bahasa-bahasa dalam novel dan koran menyediakan cara-cara teknis dalam  menggambarkan model komunitas terbayang bangsa lewat eksploitasi dan penguatan persepsi waktu sebagai homogeneous empty time. Arena temporalitas  ini  menempatkan  orang-orang  dalam  kondisi simultanitas, meskipun tidak bertemu namun memiliki aktivitas yang simultan (Anderson, 1983/2006). Singkat kata, ‘keberuntungan’ (chance and accident) temporal memungkinkan bahasa Indonesia (melayu pasar) menjadi bahasa bersama dalam melawan otoritas kolonial.

Tentunya, nasionalisme yang terbayangkan pada  masa  itu adalah produk dari kapitalisme cetak yang bersifat  komunal, atau katakanlah kapitalisme dengan wajah yang lebih ramah (capitalism with a more sociable face). Berbeda dengan Marx yang melihat kapitalisme akan mengacaukan segala macam ikatan komunal, kapitalisme cetak ini nyatanya justru menciptakan model baru solidaritas kerakyatan (solidarity from below). Maka, menurut Anderson, bangsa bukanlah organisasi sosial maupun superstruktur ideologi yang hadir karena adanya kapitalisme industrial (Cheah, 2003).

Berpijak pada semangat di atas, bahasa mendatangkan kebudayaan bisa disandingkan oleh konsep multitude Michael Hardt dan Antonio Negri, yakni ada penolakan terhadap kekuasaan kolonial yang bersifat dinastik (empire) (Keucheyan, 2013). Pun dengan kelahiran  bangsa yang secara kebetulan mengisi ruang kosong kekuasaan yang tidak berbentuk agama (dengan kekuatan teks sucinya; sacred language) dan kekuasaan dinastik yang menekankan pada perpindahan kekuasaan lewat keturunan para monarch (cosmological divine) (Anderson, 1983/2006).

Apabila bahasa  dalam konteks homogeneous empty time begitu penting dalam menumbuhkan nasionalisme, bagaimana atau bahasa seperti apa yang memungkinkan ekstremisme bisa menjadi polemik penting pada masa kini? Dalam representasi dan makna simbolik, bahasa sendiri melekat struktur. Struktur ini memungkinkan energi primordial untuk tidak mendapatkan tempat dalam wacana sehingga terjadi pemangkasan terhadap energi termaksud. Lama kelamaan, energi ini (the hidden force) akan muncul lewat sebuah peristiwa yang bersifat sementara yang memerlukan bahasa Bapak dan/atau Tuan, misalnya Aksi Anti Ahok selama Pilkada Jakarta 2017 (bandingkan dengan Sidel, 2006). Dalam peristiwa yang bersifat sementara inilah nasionalisme menjadi dalih yang mampu mendefinisikan sdan mengidentifikasi orang-orang yang dikeluarkan dari pembayangan komunitas bangsa — nasionalisme yang sempit!

Menurut Laclau (2003), peristiwa termaksud merujuk pada nasionalisme yang ia katakan memiliki satu kemungkinan yang melekat, yakni penciptaan liyan dalam subjek rasis maupun xenophobic. Nasionalisme gaya Anderson dalam Imagined Communities (1983) bagi Laclau hanya memberikan satu contoh empiris bagaimana wacana nasional yang tidak melibatkan penolakan kuat terhadap “liyan”. Penolakan kuat ini bisa mengambil bentuk ethnic nationalism sebagaimana digagas Tom Nairn (Keucheyan, 2013). Nasionalisme model inilah yang dipamerkan oleh Amien Rais dan Anies Baswedan, yang mana seperti hendak mengatakan: seandainya tak ada (orang) asing dan aseng, seandainya hanya ada orang pribumi… pastilah Indonesia makmur. Mereka merasa diri bahwa suaranya benar- benar mewakili apa yang ada di hati massa-rakyat. Entah sebagai perwujudan rasa takut terhadap massa-rakyat atau bukan, namun keduanya berpikir soal masa lalu dan memaksakan untuk dibawa dalam konteks masa kini dan masa depan.  Dengan  kata  lain, bagi keduanya, nasionalisme merupakan sebuah proyek bersama demi masa lalu. Proyek bersama yang memungkinkan adanya penyingkiran dan demonisasi liyan yang berada di luar identitas (Anderson, 1999).

Dalam Indonesian Nationalism Today and in the Future (1999), Anderson menunjukkan bahwa nasionalisme seringkali disalah-mengerti. Mengambil contoh Indonesia, dua kesalahan tersebut adalah berupa pengetahuan mengenai nasionalisme yang usianya sudah amat tua. Padahal, data empiris yang dirangkai Anderson dalam Imagined Communities (1983/2006) justru menunjukkan bahwa apa yang dinamakan nasionalisme baru berkembang sekitar dua abad yang lalu. Fatalnya, pemahaman ini diperkuat dengan ide bahwa nasionalisme diwariskan oleh “kejayaan nenek moyang yang begitu agung” (absolutely splendid ancestors). Karenanya, seorang yang lahir dalam bumi manusia Indonesia seolah-olah telah dianugerahi dengan darah dan daging nasionalisme Indonesia. Contoh dalam kesalahan pertama ini misalnya Pangeran Diponegoro (1787-1855) yang diangkat menjadi pahlawan Nasional pada 1950. Anderson (1999) menunjukkan bahwa tujuan politik Diponegoro adalah “menaklukkan” Jawa — konsep Indonesia dan nasional masih sangat asing baginya. Kesalahan kedua terkait dengan hubungan antara negara dan bangsa yang dipasangkan dalam penggunaannya, bahkan keduanya seringkali dianggap identik. Kalau mau menengok lagi sejarah perkembangan nasionalisme Indonesia, justru konsep kebangsaan (nasionalisme antikolonial) lahir karena hendak melawan negara dinasti yang bersifat kolonial dan absolut.

Meskipun bahasa begitu penting dalam menumbuhkan kebudayaan, termasuk pula nasionalisme model Anderson, namun ada beberapa gagasan yang menunjukkan bahwa nasionalisme tidak dipahami atau dibayangkan lewat bahasa semata. Tidak semua bangsa memiliki bahasa nasional seperti di Indonesia, sementara tetap menggunakan  bahasa  ibunya.  Makanya,  muncul  pertanyaan lain apakah ada atribut kebudayaan lain yang memungkinkan pembentukan sebuah bangsa (Balakrishnan, 2009; Balakrishnan, 2012). Karenanya, berbeda dengan Anderson, Nairn (dalam Keucheyan 2013) memahami kelahiran nasionalisme sebagai fenomena dari kombinasi ketidakseimbangan pembangunan (‘combined’ uneven development) dalam negara berkembang, meskipun ia juga sepakat dengan Anderson bahwa teori nasionalisme menunjukkan kegagalan historis terbesar dalam Marxisme. Singkatnya, kajian nasionalisme Anderson dan Nairn menekankan pada historisitas dan kontingensi dalam identitas nasional.

Namun, sebagai sebuah identitas yang terus berkembang (form of national identity), kajian nasionalisme sendiri juga perlu untuk menjelaskan seberapa lama identifikasi nasional mampu bertahan (force of national identification; the nation-Thing), apa saja yang memungkinkan identitas tersebut bertahan, dan bagaimana kontestasi antar-identitas primordial, lokal, nasional, regional, bahkan global (Žižek, 1995; Stavrakakis & Chrysoloras, 2006). Lantas, kajian soal nasionalisme mesti bisa memantik perdebatan terkait atribut kebudayaan yang menentukan bagaimana identifikasi nasional – baik bahasa, adat-istiadat, cerita rakyat, agama, dangdut koplo, pop daerah, dan lain-lain – berlangsung dalam keseharian masa kini. 

 

Daftar Acuan

Anderson, B. (1983/2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London & New York: Verso

Anderson, B. (1999) Indonesian Nationalism Today and in the Future. New Left Review I/235.

Balakrishnan, G. (2009). Antagonistics: Capitalism and power in the age of war. London & New York: Verso.

Balakrishnan, G. (ed.). (2012). Mapping the nation. London & New York: Verso.

Cheah, P. (2003). Grounds of Comparison. Dalam J. Culler & P. Cheah (ed.), Grounds of comparison: Around the work of Benedict Anderson. London & New York: Routledge.

Keucheyan,  R. (2013). The  left  hemisphere:  Mapping  critical  theory  today. London & New York: Verso.

Laclau, E. (2003). On Imagined Communities. Dalam J. Culler & P. Cheah (ed.), Grounds of comparison: Around the work of Benedict Anderson. London & New York: Routledge.

Redfield, M. (2003). Imagi-Nation: Imagined Community and the Aesthetics of Mourning. Dalam J. Culler & P. Cheah (ed.), Grounds of comparison: Around the work of Benedict Anderson. London & New York: Routledge.

Sidel, J.T. (2006). Riots, pogroms, jihad: Religious violence in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

Stavrakakis, Y. & Chrysoloras, N. (2006). (I Can’t Get No) Enjoyment: Lacanian Theory and the Analysis of Nationalism. Psychoanal Cult Soc 11.

Žižek, S. (1995). Eastern Europe’s Republics of Gilead. Dalam C. Mouffe (ed.), Dimensions of radical democracy: Pluralism, citizenship, community. London & New York: Verso.

 

Tentang Penulis

Editor Nalarasa pada rubrik Teori. Sehari-hari mengajar di Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.